All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

SK Teko Cacat Hukum, Kepala Dinas P&K dan Kepala Inspektorat Daerah Dihujani Kritik

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Belu membahas persoalan SK tenaga guru kontrak (Teko) Kabupaten Belu yang dinilai cacat hukum.

ATAMBUA, JURNALNTT.COM- Polemik terkait tenaga guru kontrak (Teko) daerah Kabupaten Belu terus menggelimang seakan tiada pernah berujung.

Pada Selasa, (17/9/2019, puluhan guru datangi lagi Kantor DPRD untuk ke sekian kalinya, guna mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Utama DPRD.

Hal ini, ditengarai oleh terbitnya SK ‘siluman’ bagi 204 teko tanpa ada kecocokan antara perintah Bupati Belu, Permendikbud nomor 16 Tahun 2007, Permendikbud nomor 15 tahun 2010, hasil verifikasi inspektorat dan hasil kerja dinas teknis P&K.

Akibatnya, sejumlah nama yang ada pada SK itu tidak sesuai dengan harapan para guru seantero Kabupaten Belu, yang mendambakan transparansi dan keadilan dalam perekrutan teko.

Di dalam forum itu, disampaikan oleh kepala Inspektorat bahwa Bupati Belu sudah perintahkan untuk merekrut teko itu berdasarkan lamanya tahun pengabdian guru, yakni 7 tahun ke atas.
Menanggapi itu, kadis P&K menjelaskan bahwa SK teko itu sudah sesuai dengan Permendikbud. Di mana, lebih mengutamakan kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru.

Dalam formasi, lanjutnya, pengangkatan teko hanya berjumlah 204 orang, sementara total guru honorer di kabupaten Belu, ada sekitar 700 orang lebih.

Syarat lain yang dikemukakan kadis sebagai alasan atas nama- nama yang tertera dalam SK itu adalah standar kriteria dari kementerian.

Bahwa, teko yang direkrut itu adalah guru yang mengajar mata pelajaran ujian nasional.

Kadis P&K juga memberikan alasan berhubungan dengan munculnya nama- nama yang tidak sesuai itu sebagai akibat dari kerja sistem. Ketika data dimasukkan, sistem menolak.

Penjelasan kadis P&K yang dinilai sangat tidak masuk akal itu mengakibatkan dirinya disoraki oleh sebagian besar peserta rapat dalam ruang sidang terhormat itu, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sementara, Jeremias Manek Seran Jr.

Terkait persoalan itu, beberapa anggota DPRD dan para guru secara bergantian ‘menghujankan’ kritikan, usulan dan saran terhadap kinerja kedua instansi terkait yang terkesan berjalan tidak searah.

Karena itu, beberapa guru meminta untuk dilakukan pencocokan data antara Inspektorat dan dinas P&K.

Disaksikan wartawan seperti yang terungkap dalam rapat itu, ada begitu banyak kejanggalan yang dijumpai dalam SK itu.

Misalnya, di dalam satu sekolah, guru yang tahun mengabdinya sama di atas 7 tahun, tidak semuanya direkrut. Malah, nama yang termuat justru guru yang tahun pengabdiannya di bawah 5 tahun.

Nama teko yang tahun mengabdinya baru 5 tahun, ada 16 orang. Sedangkan, 6 tahun ada 18 orang. Kejanggalan lain, ada guru yang sudah di-PHK dan sudah lulus PNS di Kabupaten Sabu Raijua pun, namanya masih ada pada SK itu.

Tidak hanya para guru, kritikan pun datang dari beberapa anggota DPRD.

Theodorus Seran Tefa. Ia, dengan tegas mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan. Bahkan,

Theo Manek, demikian sapaan akrabnya, sangat menyayangkan pernyataan dari kadis yang seakan tidak berpihak kepada nasib guru.

Theo menandaskan, bahwa pengangkatan tenaga kontrak itu harus dengan mengedepankan hati nurani. Baginya, semua guru bidang studi itu sama.

Sama sebagai guru dan sama sedang mengabdi.
Karena itu ia meminta, perlu adanya sikap pro keadilan, konsistensi dan transparansi.

Ia juga meminta untuk Copy-an SK itu dibagikan kepada semua anggota DPRD untuk dilihat dan dipelajari bersama.

“Ini tipu semua. Kita pernah sepakat untuk rekrut 8 tahun ke atas. Jangan di depan kita omong lain, di belakang buat lain,” ungkap politisi Golkar itu dengan nada meninggi.

Dari partai Golkar juga, Benedictus J. Hale menambahkan, pengeluaran biaya dari para guru dalam mengurus berkas, jauh lebih besar dari honorarium.

Karena itu ia pun merasa sebal dengan penerbitan SK abal- abal itu. SK itu, tegasnya tidak sesuai dengan perintah bupati.

“Penjelasan bupati, standar yang dipakai adalah lama pengabdian. Kenapa inspektorat ambil alih, dinas P&K buat lain dan tidak mau ikut perintah bupati?” tutur DPRD yang baru saja dilantik untuk periode ke- 2 itu.

Seruan juga datang dari Elvis Domingos Pedroso, anggota DPRD asal partai PKB.

Ia mempertanyakan keterlambatan terbitnya SK teko.

Menurutnya, kenapa SK itu tidak keluar di bulan Januari- Maret?.

Hal lain lagi yang disorot oleh DPRD muda itu, berkaitan dengan pola kerja buruk dari dinas P&K, sampai mementahkan hasil verifikasi inspektorat.

“Kenapa dinas mentahkan hasil kerja inspektorat? Saya minta batalkan SK itu untuk ditinjau kembali”, tegasnya.

Kritikan tidak berhenti di situ. Benedictus Manek, anggota DPRD asal fraksi Nasdem, dengan sangat tegas mengatakan bahwa alasan Kadis terlalu berbunga- bunga.

Karena itu, ia mengajak dinas terkait untuk membangun Belu dengan hati. Jangan hanya karena kepentingan satu dua orang, kemudian guru- guru yang dikorbankan.

Ia juga meminta agar SK itu ditelusuri kembali apakah sandingannya cocok dengan hasil verifikasi inspektorat.

Ia menyarankan kepada kadis P&K agar tidak menciptakan konflik dengan SK itu. Jika Kadis tidak mampu, ia minta bupati segera copot dari jabatan.

“Kadis bicara terlalu berbunga- bunga. Kalau kita mau bangun Belu ini, kita bangun dengan hati. Jangan karena kepentingan satu dua orang, guru jadi korban. SK itu harus ditinjau kembali. Mana mungkin orang yang tidak kerja tapi nama ada. Kalau tidak mampu, saya minta Bupati copot saja,” tegasnya.

Senada, Eduard Mauboy, mempertegas pernyataan keras dari anggota- anggota dewan terdahulu. Kita kerja dengan hati. Dia, tandasnya, merasa sedihnya saat melihat wajah- wajah lesu para guru, pahlawan tanpa tanda jasa.

Edu, dengan suara tegas pula mengungkapkan bahwa jangan kita ‘membantai bangsa sendiri’. Mengingat, berapa banyak orang yang akan mati di belakang mereka itu.

“Jangan kita bantai bangsa sendiri. Ini ada permainan di bawah. Guru ASN mengajar sedikit. Mereka ini yang jam kerjanya padat. Kalau bisa SK itu ditinjau kembali,” harap anggota DPRD dua periode dari PKPI itu.

Aprianus Hale, anggota DPRD dari partai Nasdem, merasa geram dengan permainan yang dianggapnya sebuah sandiwara usang oleh pemerintah Kabupaten Belu. Bagi Aprianus, orang- orang yang ada di Dinas P&K itu adalah orang- orang pintar.

Tetapi, justru mereka yang telah menodai marwahnya sendiri dengan mengikis rasa percaya dan keyakinan dari para guru.

Lanjutnya, kalau dinas P&K sendiri yang berbuat demikian, harus ke mana lagi guru- guru itu menaruh harapan?

“Kenapa SK baru keluar sekarang? Pak bupati suruh rekrut pakai lama mengabdi.

Sementara kamu mau pakai soal kebutuhan. Karena baku over baku over ini, baru kasih ke inspektorat. Ini karena Dinas P&K dianggap tidak mampu. Saya mau kita cek data verifikasi inspektorat. Jangan sampai inspektorat buat lain kamu buat lain? SK ini ada rekayasa. Ini ada permainan. Siapa orang yang ada di belakang permainan ini? Karena itu, dari Nasdem minta polisi usut tuntas kasus ini,” tegas DPRD muda Nasdem itu.

Menyambung itu, Cyprianus Temu yang juga adalah anggota DPRD dari fraksi Nasdem, menyarankan kepada pimpinan rapat agar segera bersurat kepada pemerintah untuk batalkan SK itu. Dia juga menyampaikan bahwa kelemahan terbesar ada pada inspektorat.

Inspektoratlah yang harus bertanggung jawab kalau sampai SK itu tidak sesuai dengan data dari inspektorat.

“Kita berhenti sudah, daripada mereka dua (kadis P&K dan Kepala Inspektorat) setengah mati di atas sana. Saran saya, segera kita bersurat kepada pemerintah untuk batalkan SK itu. Kalau saya terbalik. Kelemahan ada pada inspektorat. Kalau SK tidak sesuai dengan kerja inspektorat, inspektorat bertanggung jawab. Bila perlu pecat itu inspektorat, “ gagas anggota DPRD yang pernah ikut bertarung sebagai calon wakil bupati Belu, tahun 2015 lalu dengan tagline NKRI.

Terkait desakan beberapa anggota DPRD yang meminta Bupati untuk mencopot kadis P&K, Marsianus Mau Loe yang diwawancarai usai rapat itu, mengatakan ia siap dicopot apabila memang dirinya dinilai tidak mampu.

“Saya siap. Hari ini juga saya siap. Saya tipe orang yang tidak mencintai jabatan. Saya tidak saja hidup dari jabatan,” tandasnya singkat.
Untuk diketahui, hasil dari RDP itu, forum sepakat membatalkan SK teko itu untuk ditinjau kembali. (HH)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password