All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Tiga Oknum Anggota DPRD Kabupaten Kupang Diduga Dapat Jatah Mobil Bantuan Masyarakat

Inilah mobil pick up type hilux yang diduga sedang berada di tangan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang. Foto : Sipri Klau
OELAMASI, JURNALNTT.COM – Tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate dari fraksi Partai Golkar, Ursula Bella Totos dari Fraksi Partai Demokrat dan Metusalak Tnunay dari fraksi partai PKP Indonesia diduga kuat mendapat jatah mobil bantuan masyarakat jenis pick up type hilux.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini, Selasa (3/9/2019), mobil Hilux yang berada di tangan Ursula, jenis pick up, type Toyota Hilux 2.4L E (4×4) M/T, Nomor Polisi DH 9798 BD, nomor rangka MR0BD&CC3J4170301, nomor mesin 2GD4518973.
Mobil bantuan masyarakat yang diduga dikuasai Habel Mbate, jenis pick up, type Toyota Hilux 2.4L E (4×4) M/T, Nomor Polisi DH 9772 BD, nomor rangka MR0BD&CC1j4170261, nomor mesin 2GD4479065.
Sedangkan mobil bantuan yang diduga sedang berada di tangan Metusalak Tnunay, type Toyota Hilux 2.4L E (4×4) M/T, nomor polisi 9799 BD, nomor rangka MR0BD&CC3J4170301, nomor mesin 2GD0514934.
Sumber kuat media ini yang enggan disebutkan namanya menyebut, diduga kuat delapan dari 11 unit mobil pick up lainnya dengan type suzuki/GC 415 (4×2) M/T juga sedang berada di tangan sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang.
“Padahal 11 unit mobil pick up type suzuki dan toyota itu harusnya dibagikan secara hibah kepada BUMDes. Tapi anehnya, mobil-mobil itu sekarang berada di tangan oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang,” kesal sumber.
Selain itu, sesuai data yang diperoleh media ini di Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, tahun 2015, Kabupaten Kupang juga mendapatkan 24 unit mobil (bukan 16 unit seperti yang ditulis pada berita sebelumnya) jenis pick up type suzuki/KI/GC/ 415 T (4×2) M/T. 24 unit mobil pick up tersebut juga merupakan bantuan dari Kemendes PDT.
24 unit mobil pick up type suzuki itu, seharusnya diberikan kepada 24 koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Kupang dengan sistem kerjasama operasional (KSO).
Koperasi yang mendapatkan bantuan mobil pick up tersebut harus menyetor angsuran setiap bulan. Jumlah setoran mencapai Rp 2 juta lebih per mobil.
Namun, lanjut sumber, 24 unit mobil pick up tersebut diduga kuat sedang berada di tangan sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Sementara itu, kepada wartawan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, Jhoni Aty mengatakan,tahun 2015, Kabupaten Kupang mendapatkan 24 unit mobil pick up jenis zusuki.

Inilah 24 unit mobil pick up type suzuki yang dikerjasamakan dengan koperasi di Kabupaten Kupang.
Sesuai juknis, 24 unit mobil bantuan tersebut harus diserahkan kepada koperasi sebagai penerima dengan sistem kerjasama KSO. Setiap bulan koperasi penerima mobil harus membayar angsuran. Namun ia tidak menjelaskan besaran dan tenggat waktu angsuraan.
Jhoni mengaku, saat ini banyak koperasi penerima mobil bantuan yang menunggak angsuran.
Karena itu, pihaknya tengah mendata koperasi yang menunggak angsuran lebih dari tiga kali. Dan mobil pick up yang menunggak angsuran akan ditarik kembali sebagai aset daerah.
Jhoni mengatakan, tahun 2018, Kabupaten Kupang mendapakan lagi bantuan 11 mobil pick up type suzuki dan toyota hilux.
11 unit mobil bantuan masyarakat tersebut sudah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai mekanisme yang berlaku.
Sesuai mekanisme, menurutnya, 11 unit mobil bantuan masyarakat itu dihibahkan kepada BUMDes. Karena itu, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa kini tiba-tiba mobil bantuan Kemendes PDT tersebut berada di tangan para oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang.
“Mobil-mobil yang ada itu kami sudah tetapkan melalui Surat Keputusan Bupati (Kupang) sesuai mekanisme yang berlaku. Soal pemakaian itu adalah internal antara dewan dan koperasi atau BUMDes. Ini internal jadi ini soal rasa. Sekarang kalau ada ribut-ribut sedikit atau dipertanyakan soal dewan pakai itu soal internal antara koperasi dan dewan-dewan itu. Dinas tidak ada urusan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penyerahan mobil bantuan tersebut diterima langsung oleh pimpinan lembaga koperasi dan BUMDes serta kepala desa dan menandatangani kontrak kerjasama.
Karena itu menurutnya, jika mobil-mobil bantuan itu diberikan kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang maka hal itu di luar tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.
Menurutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang tidak bisa mengintervensi pengelolaan mobil-mobil bantuan yang sudah diberikan kepada koperasi dan BUMDes. Asalkan, lanjutnya, penguasaan mobil oleh para oknum anggota DPRD Kabupaten Kupang tersebut harus sesuai kontrak.
Ia mengaku, mobil pick up type hilux yang saat ini berada di tangan Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate adalah mobil bantuan yang dihibahkan ke BUMDes Boablingin, Kecamatan Semau Selatan.
Mobil pick up type hilux yang dipakai oleh Ursula Bella Totos adalah mobil bantuan masyarakat yang sebenarnya dihibahkan ke BUMDes Bifuli di Kecamatan Amfoang Timur.
Sementara mobil hilux yang saat ini berada di tangan Metusalak Tnunay adalah mobil bantuan masyarakat yang seharusnya diberikan kepada BUMDes Nerbuat, Kecamatan Amarasi Selatan. (epy).
 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password