All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Malaka Tergolong DOB Penuh Kasus (Dugaan) Korupsi?

Ilustrasi

Kondradus Yohanes Klau

(Pemerhati Pendidikan, Sosial, dan Demokrasi; Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III)

SALAM jumpa lagi para pembaca budiman. Apa kabar semua? Saya berharap Anda baik-baik saja walaupun Indonesia, bahkan sampai daerah Malaka, Daerah Otonomi Baru (DOB) di perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL), yang usianya masih di bawah sepuluh tahun, akhir-akhir ini terdengar banyak kasus korupsi.

Mudah-mudahan kehidupan Anda tidak terganggu oleh kasus-kasus korupsi yang mulai muncul ke permukaan dan ditangani pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian resor (Polres) Belu.

Namun, secara pribadi saya harus mengakui bahwa saya merasa sangat terganggu; itu sebabnya saya mencoba menulis keresahan saya ini. Berharap Anda memberi waktu untuk membacanya.

Pembaca budiman…
Saya merasa sangat terusik dengan berbagai pemberitaan media belakangan ini. Kasus-kasus korupsi bermunculan; dugaan kasus korupsi pun teramat banyak. Entah, apakah Anda juga terusik dengan kasus-kasus (dugaan) korupsi ini. Saya menyesal dan merasa sebak di dada, mengapa DOB Malaka yang masih belia ini, yang kita harapkan meletakkan fondasi yang kuat disertai pembentukan karakter dan integritas baik dari pembesar-pembesar, pejabat-pajabat justeru tersangkut perbuatan melawan hukum, perbuatan keji, perbuatan busuk yang dikenal dengan sebutan korpusi?

Saya menyebutkan beberapa contoh kasus dugaan korupsi yang saya sertakan sumber tulisannya di sini. Anda bisa membacanya.

*Dugaan korupsi terkait Pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar;
*Proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016;
*Pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000;
*Pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp 600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka;
*Pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta serta beberapa kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka antara lain Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot (Baca http://kupang.tribunnews.com/2018/08/29/ini-kasus-kasus-dugaan-korupsi-di-malaka-yang-sedang-ditangani-polres-belu; https://www.sergap.id/kasus-kkn-di-malaka-mandek-jaksa-agung-dan-kapolri-diminta-turun-tangan)

Selain itu ada juga kasus korupsi dana desa yang sudah titetapkan tersangkanya. Berita terakhir di Kabupaten Malaka (Malaka), Senin (13/05/2019) telah ditetapkan tersangka kasus korupsi dana desa senilai lebih dari 286 juta rupiah. Kasus ini melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Numponi (Baca https://www.deklarasinews.com/polres-belu-tetapkan-dua-tersangka-kasus-korupsi-malaka).

Paling baru berita tentang kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Nauke Kusa, selain diberitakan di media daring juga di salah satu stasiun televisi (https://www.sergap.id/kades-nauke-kusa-diduga-korupsi-dana-desa-untuk-biayai-istrinya-caleg/)

Malaka, DOB yang sarat kasus (dugaan) korupsi? Mengapa hal ini bisa terjadi?
Anda dan saya tentu tidak mengetahui alasan mendasar dilakukannya tidakan korupsi oleh oknum-oknum terkait. Tetapi kita boleh menilai berdasarkan pendapat para ahli dan kebiasaan sebuah tindakan korupsi terjadi.

Berikut beberapa pandangan para ahli tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Jack Bologne dalam GONE Theory (Greed-Oppurtinity-Needs-Expose) menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Robert Klitgaard dalam CDMA Theory (Corruption-Directionary-Monopoly-Accountability) mengatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.

Sedangkan Donald R. Cressey dalam Fraud Triangle Theory menyebutkan bahwa tiga faktor yang berpengaruh terjadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan atau jabatan menjadi faktor utama seseorang melakukan korupsi. Sebab kedudukan dan kekekuasaan itu menciptakan peluang (karena kelemahan sistem, kurangya pengawasan) dan memunculkan niat/keinginan (karena dorongan kebutuhan, terlebih karena keserakahan) untuk melakukan kejahatan korupsi.

Pertanyaan untuk kita refleksikan bersama, apakah di Malaka ditemukan kasus (dugaan) korupsi dengan faktor penyebab serupa seperti diungkapkan para ahli? Mengapa Malaka sebagai DOB sangat potensial terjadi korupsi? Apakah Malaka mampu menjadi kabupaten dengan integritas tinggi dari para pejabatnya oleh karena terhindar dan menghindari perilaku korupsi? Atau justeru Malaka menjadi sarang terjadinya (dugaan) korupsi?

Sekali lagi, saya merasa terganggu dengan kecenderungan Malaka menjadi DOB tergolong korup. Bagaimana tidak. Banyak dugaan korupsi terjadi di Malaka. Saya resah, ke mana Malaka akan dibawa pergi.

Kunci dari sebuah daerah tidak dikatakan korup adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. Informasi penganggaran dan penggunaan anggaran harus dengan mudah diakses masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan kemaslahatan. Pertanggungjawaban harus jelas dan diumumkan ke publik untuk menjaga dan mencapai kepemerintahan yang baik (good governance),-mungkin di lain kesempatan kita akan membahas tentang kepemerintahan yang baik-.
Sudahkan Malaka melakukan semua ini?

Jika tidak ingin Malaka digolongkan sebagai DOB korup di wilayah Nusa Tenggara Timur maka solusinya adalah transparansi dan akuntabilitas (Saya berharap Malaka sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas).

Mari kita bersama-sama mengawal pemerintah kita untuk tetap bijak dalam penggunaan anggaran. Mari bersama pemerintah kita menjaga agar tidak terjadi korupsi di daerah yang sama kita cintai ini.

Salam,
Malaka Bersih dari Korupsi. Malaka sejahtera.

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password