All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

KPUD Belu Belum Pastikan Pemenang Untuk Dua Caleg Demokrat, Begini Tanggapan Praktisi Hukum

Ferdinandus Tahu Maktaen, SH

ATAMBUA, JURNALNTT.COM-KPUD Belu belum pastikan pemenang bagi dua kontestan pileg 2019 dari partai Demokrat dapil IV Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang mempunyai jumlah suara sama: 571, yakni Martinus Mauk dan Kristoforus Rin Duka, mendapat tanggapan serius dari praktisi hukum, Ferdinandus Tahu Maktaen, SH.

Menurut Ferdi, demikian sapaan akrabnya, KPUD selaku penyelenggara wajib secara tegas menyampaikan hasil berdasarkan PKPU no. 5 Tahun 2019, pasal (13), ayat (2): ’Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa, siapa pun yang menjadi pemenang berdasarkan PKPU itu, wajib bagi KPUD untuk mengumumkan kepada publik.

Sebab, apabila jawaban penyelenggara tidak tegas, maka bisa menjadi opini liar dan kemudian membentuk pemahaman yang bisa saja keliru di kalangan masyarakat. Bahkan, ada kemungkinan menjadi pemicu terjadinya konflik sosial horizontal di tengah masyarakat.

Selanjutnya dikatakannya, berdasarkan amanat PKPU itu, Kristoforus Rin Duka yang harus ditetapkan sebagai pemenang dari hasil prosesi kontestasi politik lima tahunan itu.

Jika menilik data plenonya di tingkat kecamatan, maka perolehan suara Kristofarus Rin Duka unggul di dua kecamatan, yakni kecamatan Raimanuk dan Nanaet Duabesi.

Karena itu, Kristoforus Rin Duka tanpa perlu diragukan lagi untuk ditetapkan sebagai pemenang.

“Ini, sudah menjadi kewajiban penyelenggara untuk menetapkan saudara Kristo menjadi legislatif dari partai Demokrat dapil IV,” tegas Ferdi via pesan whatsapp.

Ferdi menambahkan bahwa, ketika KPUD membiarkan situasi terus seperti ini, maka bisa saja muncul dugaan- dugaan miring terhadap pihak KPUD sendiri, walaupun menurut KPUD hal ini sudah benar.

“Penegakan aturan wajib dilaksanakan oleh pihak penyelenggara. Apalagi sudah ada fakta yang menunjukkan bahwa di antara dua orang ini sudah sangat jelas, yang memenuhi unsur syarat PKPU no. 5, pasal (13), ayat (2) adalah saudara Kristo Rin Duka”, ujarnya.

Dapil IV ada 3 wilayah kecamatan. Kristo menang di dua kecamatan, maka sudah menjadi kewajiban dan sudah sesuai aturan untuk Kristoforus yang harus mendapatkan jatah kursi legislatif Demokrat dari dapil IV.

Ketika disanggah wartawan soal wilayah tingkat desa, Ferdi mengatakan bahwa desa tidak masuk dalam lokus perhitungan suara.

“Saya tidak bicara desa, karena dalam tahapan perhitungannya, hanya terjadi di TPS dan kecamatan, bukan desa,” tandasnya.

Ferdi menekankan secara lebih intensif, bahwa dalam konteks ini, wilayah kecamatan yang harus dipakai sebagai takaran penetapan caleg terpilih karena sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di NTT, khususnya kabupaten Belu.

“Dapil itu dibentuk dari satu atau gabungan beberapa wilayah kecamatan, bukan (wilayah) desa,”urainya.
Ferdi menduga bahwa, mungkin KPUD mempunyai perhitungan teknis tersendiri, tetapi apabila rujukannya PKPU, maka sudah jelas dengan sendirinya.

“Bahwa, dapil itu terdiri dari satu atau gabungan beberapa wilayah, dan itu adalah kecamatan untuk NTT,” pungkas Ferdinandus.

Untuk diketahui, praktisi hukum ini menanggapi pemberitaan  JurnalNTT.Com terdahulu. Pleno Terbuka Penetapan Calon Legistatif (Caleg) terpilih di empat Daerah Pemilihan (Dapil) kabupaten Belu hingga saat ini belum tentu waktunya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPUD Belu, drh. Erlince Asa di ruang kerjanya, Selasa (28/5/2019) siang.

Mengenai tahapan penetapan calon terpilih dari dua orang caleg: Martinus Mauk dan Kristoforus Rin Duka yang memiliki jumlah suara sama banyak, yakni: 571, dilihat Erlince sebagai satu hal yang sedikit mengganjal.
Keputusan KPUD untuk menentukan siapa yang lolos dari antara dua caleg itu, pada saat pleno terbuka.

Diterangkannya, bahwa KPUD Belu tetap merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2019 pasal (13), ayat (2):’Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.’ Apabila, masyarakat berasumsi berbeda, pihak KPUD tidak keberatan.

KPUD tidak bisa mengeluarkan statement yang mengarah kepada salah satu calon karena, itu ditegaskannya sebagai tindakan melanggar tahapan. Semua harus sesuai dengan tahapan.
Tahapannya itu, pada saat pleno terbuka penetapan calon terpilih.

Apa pun keputusan final yang dikeluarkan oleh KPUD, itu yang menjadi hasilnya, bahwa dari antara dua calon itu, salah satunya yang nanti keluar sebagai calon terpilih.

Untuk sementara, dua caleg yang mempunyai hasil sama tersebut, KPUD belum kategorikan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

KPUD sedang memfasilitasi kedua caleg Demokrat itu, termasuk semua caleg terpilih lainnya untuk mengurus Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPUD tidak bisa mengarahkan salah satu saja dari kedua caleg itu, untuk menghindari asumsi negatif dari masyarakat luas sebelum ada penetapan.

“Kedua caleg demokrat itu, tetap kita fasilitasi untuk urus LHKPN-nya bersama caleg- caleg terpilih lainnya. Ini berlaku untuk semua caleg terpilih”.

Ketika ditanya tentang jadwal penetapan calon terpilih, Erlince mengimbuhkan bahwa untuk saat ini, KPUD Belu masih menunggu penyelesaian gugatan sengketa pemilu di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah ada keputusan oleh MK, tingkat daerah segera tindaklanjuti. Erlince berharap, di Belu tidak ada gugatan yang memberatkan agar KPUD segera lakukan perencanaan untuk pleno penetapan calon terpilih.

“Pleno penetapan masih menunggu SK dari KPU pusat”.

Diakuinya, hingga saat ini informasi gugatannya pun belum diterima. KPUD Belu sedang mempersiapkan data- data pendukung mulai dari formulir C, D dan DB. Pleno penetapannya, nanti dilakukan secara terbuka setelah ada penyelesaian gugatan di MK.

Erlince menambahkan bahwa KPUD tidak bisa menggiring opini publik tentang berpihak pada siapa. Itu di luar kewenangan KPUD.

“Jujur saja, kita harus tetap netral. Di antara dua orang ini, siapa pun yang terpilih, kita netral saja”.

Ditanya lagi, dari kedua caleg demokrat itu siapa yang berpeluang? Erlince menuturkan bahwa KPUD tidak bisa memastikan karena masih harus dilakukan penjabaran dan pengajian PKPU oleh para ahli saat pleno terbuka dan dibantu upaya konsultasi hukum dengan Komisioner Divisi Hukum KPUD Propinsi NTT. (HH)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password