All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Polres Belu Mulai Lidik Dugaan Korupsi Dana Desa Nanebot

Kapolres Belu, AKBP, Christian Tobing

ATAMBUA, JURNALNTT.COM – Aparat Polres Belu mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dana desa Nanebot, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.

“Sudah. Kita sedang lidik (dugaan korupsi dana desa Nanebot.”

Demikian disampaikan Kapolres Belu, AKBP, Christian Tobing, kepada Jurnalntt.com melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (11/5/2019).

Menurut Kapolres Christian, saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan dan keterangan terkait dugaan korupsi dana desa Nanebot tersebut.

Kapolres Christian mengaku telah mendapatkan dokumen terkait dugaan korupsi pembangunan 19 unit rumah yang bersumber dari dana desa Nanebot dari Kasat Reskrim Polres Belu.

Menurutnya, dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait dugaan korupsi dana desa Nanebot tersebut untuk diperiksa.

“Kita masih lidik. Nanti hasil dari lidik kita tindaklanjuti,” tegas Christian.

Diberitakan sebelumnya, Alfons Nahak, salah satu penerima manfaat rehab 19 unit rumah layak huni di Desa Nanebot mengatakan, dalam rehab 19 unit rumah layak huni tersebut, Kepala Desa Metriana dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nikodemus Kibo tidak membagikan bebak kepada penerima manfaat.

“Kalau bebak kami tanggung sendiri. Kami tidak diberikan bebak,” katanya.

Menurut Alfons, ia hanya mendapatkan seng sebanyak 50 lembar.

Sementara sisa seng 10 lembar dari 60 lembar sesuai RAB yang harus dibagikan kepada setiap penerima manfaat tidak diketahui peruntukannya.

Alfons juga mengaku hanya mendapat semen sebanyak 13 zak senilai Rp 747.500.

Sementara sisa 2 zak semen yang harus diterima setiap penerima manfaat sesuai RAB tidak diketahui peruntukannya.

Ia juga hanya menerima paku ukuran 7 dan 10 centi meter serta paku seng yang diperkirakan hanya sebanyak 5 kilo gram saja.

“Ketua TPK, Niko Kibo kasih paku sedikit-sedikit. Biasanya kasih satu genggam tangan sudah habis baru kita minta lagi. Nanti kasih sedikit lagi. Kadang minta paku lagi Pak Niko Kibo marah-marah. Terpaksa kami beli lagi paku di toko,” ungkap Alfons.

Alfons menjelaskan, Kepala Desa Nanebot, Metriana Hoar Seran dan Ketua TPK, Nikodemus Kibo tidak memberikan kayu sebatang pun untuk penerima manfaat.

Metriana dan Nikodemus hanya memberikan ongkos sensor kayu untuk satu unit rumah senilai Rp 1.500.000.

Sementara sesuai RAB setiap penerima manfaat rehab rumah harus mendapatkan dana untuk pengadaan kayu sebesar Rp 2.820.000.

Sisa dana untuk pengadaan kayu yang harus diterima setiap penerima manfaat senilai Rp 1.320.000 tidak diketahui peruntukannya.

Selain itu, ia juga mengaku hanya mendapatkan pasir dengan volume 3.00 m3 senilai Rp 120.000.

Sementara sisa dana Rp 120.000 untuk pengadaan 3.00 m3 dari volume 6.00 m3 pasir sesuai RAB tidak diketahui peruntukannya.

“Sisa dana untuk pasir senilai Rp 120.000 dari 6.00 m3 sesuai RAB yang harus kami terima hilang entah kemana. Kami tidak tahu,” sesalnya.

Ia juga hanya mendapatkan 3.00 m3 batu kali senilai Rp 115.000.

Sementara sisa dana Rp 115.000 untuk pengadaan batu kali dari volume 3.00 m3 sesuai RAB tidak diketahui peruntukannya.

Alfons juga mengaku, Kepala Desa Metriana dan Nikodemus Kibo juga tidak membagikan batako kepada penerima manfaat.

Padahal sesuai RAB, setiap penerima manfaat harus mendapatkan pengadaan batako senilai Rp 920.000.

“Kalau batako kami cetak sendiri. Kami pakai semen 13 zak dan pasir yang dibagikan untuk cetak batako,” jelas Alfons.

Selain itu, Olivia Uduk, salah satu penerima manfaat rehab rumah, melalui menantunya, Kamilus Rae, mengaku mertuanya juga mendapatkan bantuan rehab rumah.

“Kami juga dapat bantuan rehab rumah. Bahan bangunan yang dibagikan untuk kami sama dengan bahan bangunan yang diterima Alfons Nahak.

Bedanya kami tidak dapat batu kali. Hanya pasir 3.00 m3 saja. Kebetulan saya yang kerja rehab rumah mertua saya. Jadi saya tahu persis.

Kosen jendela dan kosen pintu mertua tanggung sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Nanebot, Metriana Hoar Seran dan Ketua TPK Desa Nanenbot Nikodemus Kibo membantah telah melakukan korupsi dana rehab 19 rumah layak huni di Desa Nanebot.

Kepala Desa Nanebot, Metriana Hoar Seran

Metriana dan Nikodemus kompak menjawab bahwa sisa dana yang tidak diberikan kepada 19 keluarga penerima manfaat rehab rumah tersebut telah dipakainya untuk membeli engsel pintu dan jendela.

Selain itu sisa sana dipakai untuk membeli bahan bangunan lain yang tidak ada dalam RAB.

Namun Kepala Desa Metriana dan Nikodemus tidak merincikan bahan bangunan apa saja yang dibeli dan dibagikan kepada 19 keluarga penerima manfaat rehab rumah tersebut.

Sekretaris Desa Nanebot, Pangkrasius None mengatakan, anggaran pembangunan 19 unit rehab rumah di Desa Nanebot bersumber dari dana desa.

Di tahun 2017, Desa Nanebot mendapatkan dana desa senilai Rp 680.000.000 lebih. Dana desa tahun 2017 itu dicairkan dalam dua tahap.

“Tahap pertama pencaira 60 persen dan tahap kedua 40 persen,” ungkapnya.

Pencairan dana desa tahap pertama senilai Rp 300.000.000 lebih dialokasikan untuk rehab 19 unit rumah layak huni senilai Rp 228.000.000 lebih dan dana sharing untuk program Pansimas senilai Rp 75.400.000.

Selain itu ada alokasi dana pemberdayaan melalui program PKK yakni pembelian benang tenun untuk kelompok tenun dan pembelian 12 unit genderang senilai Rp 10.000.000.

Sementara sisa dana desa tahap pertama tahun 2017 untuk pembayaran honor tenaga kesehatan, kader Posyandu dan tenaga honor guru PAUD.

“Kalau benang ketua PKK sudah bagi. Tapi genderang saya tidak tahu,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap penerima manfaat rehab rumah layak huni tersebut harus mendapatkan Rp 12.000.000 lebih untuk pengadaan material bangunan.

“Kalau jenis barang saya tidak hafal. Itu urusan Ketua TPK. Saya hanya membuat SPJ berdasatkan kwitansi yang disodorkan ketua TPK dan pihak ketiga,” jelasnya. (epy)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password