All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

PTUN Kupang Putuskan IUIM PT GIN Tidak Sah dan Segera Dicabut

Suasana Sidang Putusan PTUN Kupang

KUPANG, JURNALNTT.Com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dalam putusannya menyatakan Izin Usaha Industri Menengah (IUIM) Nomor: 535/IUI/05/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Pemkab Kupang dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada PT Garam Indo Nasional (GIN)  tidak sah.

Pemkab Kupang selaku tergugat diperintahkan untuk segera mencabut IUIM milik PT GIN selaku tergugat intervensi untuk kegiatan tambak garam di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Sidang putusan yang tanpa dihadiri tergugat dan tergugat intervensi itu dipimpin majelis hakim, Mariana I. Junias,SH,M.Hum dengan anggota hakimnya masing-masing, Simson Seran,SH,MH, dan Prasetyo Wibowo, SH,MH serta Panitra Pengganti, Marthen A.Yacob,SH,MH di PTUN Kupang, Selasa (16/4/2019).

Hadir dalam sidang putusan itu, tim kuasa hukum PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) yang telah mengambilalih kepemilikan saham PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS), Henry Indraguna dan kawan-kawan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN Kupang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal, dan tidak sah izin usaha industri menengah nomor 535/IUI/05/ DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada PT. GIN.

Memerintahkan tergugat untuk mencabut izin usaha industri menengah nomor: 535/IUI/05/DPMPTSP/IV/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kupang kepada PT. GIN.

Membebankan biaya perkara kepada tergugat dan  tergugat intervensi sebesar Rp 669.000.

Terhadap putusan itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan tergugat intervensi selama 14 hari ke depan untuk berpikir, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Kepada awak media, usai sidang putusan, Henry Indraguna, Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat  PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD)  menegaskan agar putusan PTUN Kupang segera dilaksanakan oleh teegugat dan tergugat intervensi.

“Putusan PTUN ini harus dilaksanakan oleh tergugat dan tergugat intervensi,” tegasnya.

Henry juga mengaku akan segera mengambil langkah hukum lain yakni akan segera melaporkan tergugat dan tergugat intervensi secara pidana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Atas dasar putusan PTUN ini kita akan lihat unsur pidananya dan segera laporkan pihak-pihak ini (tergugat dan tergugat intervensi) ke KPK,” ungkapnya.(epy)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password