All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Komisi VII DPRRI Desak Pihak Berwenang Segera Pasang Garis Polisi di Lokasi Pengrusakan Hutan Mangrove Malaka

Inilah suasana santai usai diskusi FPMM Jakarta bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Fery Kase (tengah/baju hitam) Foto : Roy Tei Seran

JAKARTA,JURNALNTT.Com – Komisi VII DPR RI mendesak aparat berwenang untuk segera memasang police line (garis polisi) di lokasi pengrusakan hutan mangrove dan tanah ulayat masyarakat di pantai selatan Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Pasalnya, kegiatan pembangunan tambak garam oleh PT Inti Daya Kencana (IDK) yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka diduga kuat dilakukan tanpa izin.

“Ini jelas bukan indikasi lagi, tetapi implikasnya ini adalah jelas bahwa ini adalah pelanggaran yang sudah dilakukan. Pelanggaran yang klasifikasinya adalah pelanggaran pidana. Nah, sehingga kita meminta supaya kegiatan ini, komisi kemudian mendesak bahwa kegiatan ini harus dihentikan dan disterilkan dulu, dipolice line untuk segera dilakukan penindakan dalam artian dari tahap penyidikan, karena sudah ada penyelidikan sebelumnya, dan mengarah kepada ancaman pidananya itu.”

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Ferry Kase dalam pertemuan dengan perwakilan Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Ferry menegaskan, desakan untuk pemasangan police line (garis polisi) tersebut terlontar dalam Rapat Panja yang berlangsung antara Komisi VII DPR RI bersama pihak eksekutif dan perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah, termasuk PT Inti Daya Kencana (IDK), yang diduga tidak mengantongi izin dalam pembuatan tambak garam di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Malaka.

Dalam Rapat Panja tersebut Komisi VII DPR RI menduga bahwa PT IDK telah melakukan tindak pidana lingkungan karena tidak mengantongi izin apapun, termasuk kajian Amdal.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka seharusnya sudah memberhentikan kegiatan PT IDK yang beroperasi tanpa izin. Bukan malah membiarkan perusahaan itu merusak hutan mangrove dan tanah-tanah ulayat masyarakat secara ilegal.

“Dilakukan tindakan preventif, seharusnya dari awal. Di sana kan sudah ada aparatur-aparatur daerah yang terkait, yang berwenang, yang memberikan izin. Kemudian ada juga yang tahu proses pembukaan atau pun juga lands clearing yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah ini seharusnya mereka sudah bisa memberhentikan dari awal. Ini terkesan ada pembiaran oleh aparatur di daerah, yang berwenang,” tegasnya.

Ferry melanjutkan, tindakan pembiaran pengrusakan hutan mangrove Malaka tersebut terindikasi sebagai tindak pidana.

Karena itu, oknum-oknum pejabat berwenang di lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka harus ditindak tegas.

“Nah ini ada indikasi pidananya. Seharusnya mereka (oknum Pemkab Malaka) ditindak juga,” tegasnya.
Ia berjanji akan terus mengawal proses hukum pengrusakan hutan mangrove di Malaka tersebut sampai tuntas.

“Nanti dalam proses kita juga akan mengawal secara lebih serius lagi ke depan sehingga bisa tahu tahapan yang akan diselesaikan ini. Sampai di mana, kita akan kawal terus,” jelasnya.

Perwakilan FPMM yang hadir dalam pertemuan itu adalah Emanuel Bria selaku Koordinator Umum FPMM, Remi Berek Taromi selaku anggoota tim litigasi, Fridolin Taromi selaku Koordinator Tim Humas, Robert, selaku anggota tim aksi, Roy Tei Seran selaku koordinator tim media, dan Hugo Nahak selaku koordinator penguatan tim internal.

Berikut kutipan Pernyataan Anggota DPR RI, Ferry Kase dalam diskusinya bersama FPMM yang berhasil direkam media ini:

FPMM: Selamat Siang Pak Ferry, saya mewakili teman-teman wartawan ingin menanyakan beberapa hal dalam kaitannya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terjadi kemarin. Apa saja hasil RDP dalam kaitannya dengan perusakkan Mangrove serta lingkungan di Kabupaten Malaka dengan pihak KLHK, PT IDK serta pihak-pihak terkait lainnya.

Ferry Kase: Ya, jadi kemarin itu, atau semalam itu, memang ada rapat dengan berbagai perusahaan. Sekitar 50 perusahaan, terkait dengan Panja (Panitia Kerja), tentang limbah dan lingkungan. Di antaranya ada salah satu perusahaan, IDK. Kemudian kita undang, untuk datang dan mempertanggungjawabkan atau untuk mengklarifikasi tentang laporan masyarakat terkait adanya pembangunan tambak garam di kabupaten Malaka yang kemudian berimbas kepada perusakan lingkungan. Dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panja, yang dihadiri oleh Direktur PT. IDK dan beberapa stafnya, kemudian setelah diklarifikasi bahwa tidak ada satu pun izin lingkungan maupun izin operasi yang dikantongi ataupun dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa, perusahaan IDK yang beroperasi di sana adalah perusahaan liar.

FPMM: Terus kira-kira konsekuensi yang akan mereka hadapi apa, dan dalam kaitannya dengan pemerintah daerah yang seolah-olah membiarkan mereka beroperasi, kira-kira tanggapan bapak seperti apa?

Ferry Kase : Ini jelas bukan indikasi lagi, tetapi implikasnya ini adalah jelas bahwa ini adalah pelanggaran yang sudah dilakukan. Pelanggaran yang klasifikasinya adalah pelanggaran pidana. Nah, sehingga kita meminta supaya kegiatan ini, komisi kemudian mendesak bahwa kegiatan ini harus dihentikan dan disterilkan dulu, dipolice line untuk segera dilakukan penindakan dalam artian dari tahap penyidikan. Karena sudah ada penyelidikan sebelumnya, dan mengarah kepada ancaman pidananya itu. Harus dilakukan oleh Gakum (Penegakan Hukum). Agar KLHK segera menindaklanjuti. Memang juga seharusnya, dilakukan tindakan previntif, seharusnya dari awal. Di sana kan sudah ada aparatur-aparatur daerah. Di sana, yang terkait, yang berwenang, yang memberikan izin. Kemudian ada juga yang tahu dari pada proses pembukaan atau pun juga lands clearing yang dilakukan oleh perusahaan itu. Nah ini, seharusnya mereka sudah bisa memberhentikan dari awal. Ini terkesan ada pembiaran oleh aparatur di daerah, yang berwenang. Nah ini ada indikasi pidanya, seharusnya mereka ditindak juga. Nanti dalam proses kita juga akan mengawal secara lebih serius lagi ke depan sehingga bisa tahu tahapan yang akan diselesaikan ini. Tahapan proses ini. Sampai di mana, kita akan kawal terus.

FPMM : Sebagai seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan mencakup wilayah NTT 2 dan Malaka, Bapak adalah salah satu putera yang berasal dari Malaka juga. Kira-kira sebagai wakil rakyat yang sementara ini menempati Gedung DPR RI di Senayan, apa kira-kira langkah konkrit pengawalan yang akan bapak Ferry lakukan di hari-hari ke depan ini? Untuk menindak, baik dari PT. IDK maupun dari pihak pemerintah terkait proses pembiaran ini? Langkah-langkah pengawalan konkrit seperti apa?

Ferry Kase : ya, saya kira ini, karena saya bilang tadi, ini kan Panja, saya ini anggota Panja yang bekerja untuk melihat secara umum. Bagaimana ketaatan semua perusahaan. Tapi kalau kita bicara IDK, sebagai wakil rayat NTT 2, ini menjadi konsen saya. Tentunya menjadi konsen saya dan komitmen saya supaya pemasalahan yang terjadi ini harus tuntas. Diselesaikan sampai tuntas dengan segala konsekuensi yang ada. Ini harus dibereskan karena selama ini terjadi pembiaran, terjadi ketidakpedulian dari unsur pejabat Negara dan sebagainya. Ini saya pikir, ini satu hal yang menarik yang memang harus kita perhatikan betul karena semua nadi kehidupan Negara ini kan ada di mereka. Ada di birokrasi-birokrasi ini. Sejauh mana kemudian mereka melihat dan memproses dari pada kondisi permasalahan ini. Kita sebagai wakil rakyat, fungsi pengawasan kita, ya kita akan mengawasi betul sampai tuntas. Dan saya kawal betul ini. Ini sebagai komitmen saya sebagai wakil dari sana.

FPMM : dari Rapat Panja semalam, menghadirkan pihak KLHK dan ESDM. Bagaimana tanggapan mereka sendiri? Mungkin ada pernyataan-pernyataan mereka berkaitan dengan PT. IDK yang beroperasi secara illegal ini. Bagaimana kira-kira tanggapan mereka semalam?

Ferry Kase : Tanggapannya adalah bahwa, semua pejabat kementerian yang ada di situ, dan juga ada beberapa kementerian juga ESDM juga ada dan juga segala macamnya, mereka juga konsen terhadap permasalahan ini. Ini satu hal yang paling aneh di muka bumi. Ini kebetulan yang hadir di situ banyak perusahaan. Saya tadi sampaikan, bahwa ada sekitar lima puluhan perusahaan. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah punya izin lingkungan saja, itu saja masih melakukan pelanggaran. Apalagi yang satu perusahaan yang IDK ini sendiri yang tidak mengantongi satu pun perizinan. Ini kan lucu begitu. Tetapi dia sudah begitu massif melakukan proses dari pada proses pembangunan tambak garam ini. Begitu. Ini kan sangat aneh begitu. Yang sudah berpuluh-puluh tahun mengantongi izin pun masih kuat terindikasi melakukan pelanggaran atau pun penyelewangan dari pada aturan. Ini aneh karena perusahaan ini tidak mengantongi apa-apa tapi kemudian berani untuk melakukan itu. Ini makanya saya bilang daerah-daerah yang jauh, yang tidak terpantau, harusnya aparatur daerah itu bisa memahami ini dan mereka punya kewenangan untuk dari awal melakukan preventif. Tapi hari ini, sampai dengan kondisi saat ini, ini sudah terjadi gitu lo. Nah ini harus ditindak secara tegas, sesuai peraturan, sesuai undang-undang yang berlaku, dan semua tanpa terkecuali, yang terlibat di dalam ini harus dibasmi semua. Saya pikir begitu.

FPMM : Dalam kaitannya juga dengan IDK, Pemerintah daerah, apakah ada kemungkinan , bapak sebagai seorang wakil rakyat di senayan, bisa memanggil pihak-pihak dari daerah yang turut melakukan proses pembiaran, atau semacam ada indikasi main mata antara pihak pemerintah dan PT. IDK? Apakah bapak juga meiliki kewenangan untuk memanggil mereka, untuk mempertanggungjawabkannya?

Ferry Kase : Kalau sifatnya hanya memanggil, dalam artian, kita bisa mengundang mereka untuk mengklarifikasi, bisa-bisa saja. Tetapi untuk lebih jauh, kewenangan kita di lembaga legislatif itu. Saat ini kita di Panja, bisa kita tingkatkan menjadi Pansus. Kalau memang dianggap permasalahan ini, secara aturan, eksekutifnya adalah di Gakum, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Dirjen yang lain-lain, planalogi, dirjen sampah, limabah, B3 dan sebagainya itu. Mereka juga sudah konsen. Nah ini harus kita kawal gitu. Nah kemudian, kalau memang dalam prosesnya ini ada indikasi yang negatif, bahwa tidak ada progress yang lebih baik, kita bisa tingkatkan ini dibawa ke Pansus. Tentunya seperti itu.

FPMM : Dalam beberapa waktu terakhir ini, pihak pemerintah daerah, dalam pernyataan-pernyataan pers, yang dikutip dari radarperbatasan.com, bupati sendiri mengungkapkan bahwa mereka yang berada di luar Malaka tidak tahu soal pembangunan dan sebagainya, serta izinnya tumpang tindih, dan ada semacam inkonsistensi dalam pernyataan-pernyataan beliau. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak menanggapi pernyataan Bupati Malaka?

Ferry Kase : itu menurut saya di luar kontekslah. Kalau kita main bola kaki itu, offside. Gitu aja.

FPMM : Ok. Terima kasih.

Ferry Kase : Itu bahasanya Offside. Kita lihat bahwa tidak ada izin satu pun yang dikantongi. Itu direkam. Semua pembicaraan di sana itu direkam, dan ini menjadi bukti, alat bukti, untuk kita pegang bersama, dan nanti kita akan lihat, dia bersandar kepada siapa, gitu. Mau bersandar kepada siapa, atau atas petunjuk siapa, ini tidak berlaku. Kita yang berlaku di sini adalah hukum positif. Semuanya tentunya ada aturan, ada koridornya. Yang sudah kantongin pun, menabrak aturan pun, harus ditindak.

FPMM : Pesan-pesan Bapak untuk masyarakat, untuk konstituen bapak di dapil 2 NTT, maupun untuk aktivis pecinta lingkungan, penyelamat Mangrove, pesan bapak untuk mereka seperti apa?

Ferry Kase : Kalau itu saya pikir, ya, kita sama-sama menjaga, melestarikan, bahkan ke depan kita harus lebih massif lagi, melihat dan menjaga lingkungan ini. Dunia sekarang sementara konsen terhadap kemudian bagaimana lingkungan itu harus ditata dengan baik, dijaga. Ini harusnya kemudian kita di daerah, yang kemudian saya sampaikan bahwa, walaupun kita daerah yang dianggap tertinggal, ataupun klasifikasinya sebagai daerah 3 T, atau kemudian bahasa Politisnya, kita ini sebenarnya ditinggalka. Kita tidak alergi terhdap investasi. Tetapi tolong, koridor-koridor yang ada, aturan-aturan ini kan menjadi suatu rambu, sehingga kita bisa mengukur, investasi-investasi yang kemudian masuk. Jangan kita mengorbankan sesuatu hanya karena melihat kewenangan atau kekuasaan semata. Kita hanya melihat manusianya. Tanpa ada dasar aturan yang kita pegang. Itu sudah menyalahi aturan, dan kita berbesar hati untuk kita jaga bersama-sama daerah kita, lingkungan kita, kontribusi kita kepada dunia ini kan penting. Lingkungan ini kan menjadi based hidup manusia, dan ekosistem yang lain. Saya pikir ini perlu kita pelihara. Kita jaga baik-baik. Daerah yang masih natural, kayak begini, kita pelihara, kita jaga, kita desain, kita tata dengan baik. Jganan kemudian suatu investasi yang masuk mewakili suatu kemakmuran, tetapi mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari itu. Saya kira itu.

FPMM : Terima kasih banyak, Pak Ferry Anggota DPR RI, Fraksi Hanura, Komisi VII, yang membidangi Lingkungan, ESDM serta RISTEK dan DIKTI. (Roy Tei Seran).

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password