All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Tolak Perusakan Hutan Mangrove Malaka, FPMM Jakarta Aksi Dukungan 1000 Tanda Tangan

Koordinator umum FPMM, Emanuel Bria (memegang spanduk/tengah) dan Koordinator Lapangan FPMM, Roy Tei Seran (kiri/samping Emanuel Bria) bersama anggota FPMM Jakarta sedang membentangkan spanduk dalam aksi 1000 tanda tangan di Bundaran HI Jakarta, Minggu (24/2/2019).

JAKARTA, JURNALNTT.Com – Setelah melakukan aksi bakar 1000 lilin di depan Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019, mengutuk perusakan hutan Mangrove di pantai selatan Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, Forum Peduli Mangrove Malaka di Jakarta kembali menggelar aksi kedua pada Minggu, (24/2).

Dalam aksi kedua ini, ratusan masyarakat Malaka bersama berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam FPMM meminta dukungan 1000 tandatangan dari masyarakat pecinta lingkungan hidup di Jakarta.

Aksi 1000 tanda tangan itu bertujuan untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak di Jakarta dalam gerakan penolakan perusakan Mangrove di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, yang diduga dilakukan oleh PT Inti Daya Kencana (IDK).

Aksi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) tersebut berlangsung sejak Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pulul 11.00 WIB.

Aksi itu dilakukan bertepataj dengan car free day.

Pantauan Jurnalntt.com, Sebelum memulai aksi, peserta yang sebagaian besar berasal dari Kabupaten Malaka ini megadakan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu Imam Diosesan Keuskupan Atambua, Rm. Eman Siki, Pr.

Dalam doanya, Rm. Eman mengajak peserta aksi untuk bersama-sama bergandengan tangan mengangkat hati pada Tuhan agar persoalan perusakan Mangrove di Malaka dapat segera berakhir demi mewujudkan misi iman, sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan untuk merawat alam semesta demi keberlangsungan bumi yang semakin tua ini.

Romo Eman, sapaan sehari-harinya, mendokan agar perjuangan para pemerhati lingkungan senantiasa bernyala sehingga dapat menularkan semangat menjaga alam semesta ciptaan Tuhan pada sesamanya.

Selesai berdoa menurut ajaran iman Katolik, peserta lewat Frido Berek Taromi, salah satu senior Malaka yang ada di Jakarta, sekaligus yang paham benar tentang adat-istiadat Wesei-Wehali kembali mendaraskan tuturan dalam bahasa asli Malaka (Tetun).

Inti dari tuturan adat itu adalah memohon pertolongan dari para leluhur agar menyadarkan manusia Malaka untuk kembali pada kesadaran akan pentingnya peran lingkungan hidup yang selalu berada berdampingan dengan manusia.

Tuturan adat atau bisa dikatakan sebagai doa adat ini merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Malaka ketika hendak melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Setelah acara doa, peserta aksi mulai membagi tugasnya untuk menghimpun tanda tangan dari mereka yang melintas di sepanjang rute car free day, mulai dari Monas hingga bundaran Senayan.

Peserta berbagi peran. Ada perserta yang berperan sebagai pemegang spanduk, ada yang menyodorkan kertas manila dan kain dan ada yang memegang spidol.
Ada juga peserta aksi yang bertugas mendokumentasikan momentum itu dengan kamera yang disiapkan dan peserta yang lain mengajak masyarakat yang melintasi di Bundarahan HI untuk membubuhkan tanda tangan.

Di sela-sela pengumpulan tanda tangan, kepada Jurnalntt.com dan I-News TV, berita minggu siang, Emanuel Bria selaku koordinator umum FPMM menyatakan bahwa, tuntutan FPMM masih sama seperti yang disampaikan pada aksi sebelumnya.

Tuntutan FPMM yakni, pertama, Mendesak PT IDK agar segera menghentikan proses pembersihan lahan (Clearing Area) yang diduga dilakukan secara ilegal.

Kedua, mendesak Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera memberikan hukuman terhadap PT IDK yang diduga melakukan aktivitas perusakan hutan mangrive secara ilegal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ketiga, mendesak Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk segera melakukan pengawasan terhadap kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT IDK dan memanggil berbagai pihak terkait mulai dari pemerintah daerah sampai peemerintah pusat untuk mempertanggungjawabkan aktivitas PT IDK yang diduga ilegal tersebut.

Frido Berek Taromi, sebagai salah satu senior Malaka di Jakarta menambahkan, setelah aksi ini, FPMM akan mengajak beberapa lembaga yang terkait untuk mengadakan kegiatan lanjutan, baik lewat jalur litigasi maupun non-litigasi.

Frido, sapaan akrabnya sehari-hari mengatakan, ada kesan apatis pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka.

Sebab sesuai pernyataan Bupati Malaka, Stef Bria Seran, di media massa, seharusnya pada tanggal 15 Februari 2019, PT Inti Daya Kencana harus menghentikan kegiatan di lokasi tambak garam, jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Namun faktanya sampai dengan detik ini PT IDK tetap melakukan pekerjaan di wilayah Malaka tanpa kelengkapan AMDAL dan Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk itu, FPMM berencana akan mengadakan diskusi publik, serta mengundang pihak-pihak terkait perusakan Mangrove, biota laut serta lingkungan alam Malaka di Malaka.

Pihak-pihak dimaksud terdiri dari Bupati Malaka, PT IDK, Kementerian Lingkugan Hidup, DPR RI yang membidangi KLHK, masayrakat Malaka diaspora, serta masyarakat Malaka yang terkena dampak langsung kerusakan di Kabupaten Malaka.

Aksi ini menarik banyak perhatian dan mendapatkan respon positif dari mereka yang melintas dan membaca spanduk bertuliskan 1000 tanda tangan menolak perusakan Mangrove di Kabupaten Malaka, NTT, dengan tagar #savemangrovemalaka.

Hingga selesai aksi dan kembali ditutup dengan doa yang dipimpin Rm. Eman, FPMM berhasil mengumpulkan 1.000 tanda tangan lebih sebagai bentuk petisi yang akan diserahkan ke pihak yang berwenang. (Roy Tei Seran)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password