All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Ratusan Massa FPMP Desak Polres TTU Periksa Bupati Raymundus

Massa FPMP sedang berorasi menuntut proses hukum terhadap Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes

Kefamenanu, JURNALNTT.Com – Ratusan massa Front Perjuangan Masyarakat Ponu (FPMP) asal Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT, Rabu (19/1/2019), medesak Kapolres TTU agar segera memanggil dan memeriksa Bupati TTU Raymundus Fernandes terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pengeroyokan terhadap Yohakim Ulu Besin Manehat, warga Ponu pada 21 Desember 2018.

Selain itu, massa juga meminta Kapolres TTU agar melakukan penyelidikan atas dugaan perampasan lahan pertanian milik 600 kepala keluarga di Desa Ponu, tepatnya di wilayah SP 1 dan SP 2 seluas 600 hektar oleh pemeritah Kabupaten TTU untuk dijadikan lokasi tambak garam.

Massa FPMP yang dikoordinir Oktovianus Usboko dan Valen Kehi itu merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi- Eksekutif Wilayah (LMND- EW) NTT, LMND Eksekutif Kota (EKOT) Kefamenanu, Eksekutif Komisariat (EKOM) UNIMOR Kefamenanu, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah NTT, Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan masyarakat Ponu.

Orasi terus dilakukan oleh para orator sambil sesekali menyanyikan mars perjuangan, mars melawan penindasan sambil membentangkan ragam tulisan pamflet berupa kritikan dan harapan masyarakat Ponu.

“Berikan Tanah Untuk Rakyat dan Hentikan Kriminalisasi Terhadap Rakyat; Kami Butuh Sertifikat Bukan Tambak Garam; Pemerintah Dan Penguasa Adalah Penindas Rakyat; Tanah Untuk Rakyat Bukan Untuk Pemodal; Pajak Lancar Sertifikat Macet; Usut Tuntas Kekerasan Atas Petani Sesuai Dengan Undang- Undang Yang Berlaku; Tambak Garam Bukan Solusi Untuk Petani; Save Ponu Save SP1- SP2; No Land No Life; Tanah Untuk Rakyat Bukan Untuk Pemodal,” demikian bunyi tulisan pamflet para pendemo.

Setelah menanti sekitar dua jam, akhirnya Kapolres TTU, AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H, SIK, MH keluar dan menemui para pendemo.
Rishian Krisna menjelaskan, tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga melibatkan Bupati TTU tersebut sedang diselidiki.

Lanjutnya, sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka setiap aspek sendi kehidupan masyarakat itu didasarkan pula pada hukum. Apabila ada hal- hal yang melawan hukum, maka ada konsekuensi hukumnya.

“Saat ini, sedang kita lakukan proses penyelidikan sesuai dengan undang- undang. Apabila kita sudah dapat temukan bukti awal yang kuat, maka kita akan tindak lanjuti (secara, red) pasti pada proses penyidikan,” kata Kapolres.

Lanjut Krisna, pada dasarnya kita menganut asas persamaan di muka hukum. Krisna berjanji bahwa kepolisian resort TTU akan independen dan obyektif untuk mendalami kasus itu.

Krisna juga menjawabi tuntutan kasus tanah, dengan menyarankan kepada para pendemo untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada institusi yang berwenang.

“Bisa juga didiskusikan dengan DPRD karena semua itu diatur oleh Undang- Undang,” ungkapnya.

Setelah dialog bersama Kapolres, massa melanjutkan perjalanan menuju Kantor DPRD TTU sekitar Pukul 12.00 siang WITA sambil terus berorasi sepanjang jalan.

Para pendemo menyesal. Sebab ketika tiba di kantor DPRD Kabupaten TTU, tidak ada satu pun anggota DPRD TTU yang menemui mereka.

“Hari ini DPR lari semua. DPR sudah mati semua. Teman- teman wartawan jangan lupa tulis, kami FPMP mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kematian semua anggota dewan Kabupaten TTU,” tandas Oktovianus Usboko.

“Kami sudah masuk tanya di dalam, katanya hari ini DPRD tidak bisa layani karena ada yang sedang reses. Alasan lain lagi, surat belum didisposisi,” kata salah satu anggota polisi yang melalukan koordinasi dengan pihak Sekretariat DPRD TTU. (HH)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password