All for Joomla The Word of Web Design

Komisi A DPRD Belu Mediasi Sengketa Tanah Antara Warga Desa Bakustulama dan Naitimu

Inilah suasasa rapat mediasi penyelesaian sengketa tanah antara warga Desa Bakustulama dan Desa Naitimu di Komisi A DPRD Kabupaten Belu

ATAMBUA, JURNALNTT.Com – Komisi A DPRD Kabupaten Belu menggelar rapat klarifikasi terkait kasus sengketa tanah antara warga desa Bakustulama dan warga desa Naitimu di ruang kerja komisi A pada hari Senin, ( 14/ 01/ 2019).

Persoalan itu berawal dari adanya pengaduan tertulis dari kubu warga desa Bakustulama yang diketuai oleh Thomas Mauk selaku pemilik lahan sengketa yang berlokasi di Le’un Aunubut, wilayah Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

Dengar pendapat itu digelar oleh komisi A DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Marthen Naibuti dan didampimgi wakil ketua komisi A, Theodorus Manek.

Membuka rapat itu, Marthin Naibuti mengatakan bahwa komisi A bukan pengambil keputusan, melainkan hanya membantu menengahi persoalan antara dua kubu warga dua desa berbeda.

“Kami dewan bukan hakim untuk memutuskan. Kami hanya membantu memediasi persoalan masyarakat dua desa itu,” buka Martin Naibuti.

Hal ini diamini juga oleh wakil ketua komisi A, Theodorus Manek dan anggota komisi A lainnya dengan menambahkan bahwa urusan sengketa tanah itu, sesungguhnya sederhana yang bisa diselesaikan dengan tidak harus melibatkan banyak pihak.

Menurut Theodorus, masyarakat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan saja. Kedua kubu yang bersengketa itu bisa saling mengundang untuk duduk bersama dan bicarakan secara baik- baik seturut tradisi adat warisaan leluhur.

“Persoalan menyangkut tanah warisan nenek moyang itu hal biasa dan sangat sederhana. Kedua bela pihak duduk bersama untuk bicarakan secara kekeluargaan karena kita semua adalah saudara,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, Nikolas Magang, Camat Tasifeto Barat, Yohanes Seran, Kepala Desa Bakustulama, Raymundus Berek dan Kepala Desa Naitimu, Norbertus Moa.

Surat pengaduan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima JurnalNTT.com itu, menjelaskan bahwa sejumlah warga masyarakat di desa Bakustulama melaporkan sengketa tanah yang berlokasi di wilayah desa Naitimu.

Surat yang ditandatangani oleh kedua belas warga Bakustulama itu bertujuan untuk membatalkan penerbitan sertifikat tanah atas nama terlapor, Yohanes Siku yang berlokasi di Le’un Aunubut.

Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Belu, dengan tembusan kepada Camat Tasifeto Barat di Kimbana, Kapolsek Tasifeto Barat di Halilulik, Danramil Tasifeto Barat di Halilulik, Kepala desa Naitimu di Halilulik, dan Kepala Desa Bakustulama di Halimea.

Dalam rapat itu, Thomas Mauk menjelaskan bahwa tanah itu milik pribadi keluarganya. Bukan tanah suku. Dia sempat menyebutkan pemilik tanah itu atas nama Lukas Taek, ayah kandungnya yang diwariskan oleh ketiga kakek sedarah, masing- masing Suri Bouk, Bauk Bouk dan Rudi Bouk.

Lanjutnya, tanah itu pertama kali diukur pada tahun 1984, dan bayar pajak sejak waktu itu sampai tahun 2005.

Bapak kandungnya Thomas melakukan pembayaran pajak sejak tahun 1984 sampai 2005, tetapi terhenti karena yang mengelola tanah itu pihak terlapor atas nama Yohanes Siku.

Di samping itu, Thomas juga menunjukkan bukti pembayaran pajak terakhir 2005.

“Bapak saya terpaksa berhenti bayar pajak di tahun 2005 karena kami sudah tegur untuk berhenti garap tanah itu, tapi mereka kerja terus”, ungkap Thomas Mauk.

Menurut kades Bakustulama, Raymundus Berek, apa yang dikatakan Thomas itu benar. Sampai sekarang masih ada banyak warga desanya yang masih menggarap kebun dan sawah di sekitar lokasi sengketa itu.

“Sampai saat ini masih ada banyak orang yang kerja sawah dan kebun di Le’un Aunubut,” ujarnya singkat.

Yohanes Siku dalam keterangannya di ruang komisi menjelaskan bahwa tanah itu sudah diolah oleh bapak kandungnya sebelum tahun 1945.

Kemudian, dia melanjutkan mengolah tanah itu setelah bapaknya meninggal dunia pada tahun 1953. Menurut Yohanes, di lahan itu ada tanaman berupa pohon kelapa, mangga, jambu mente.

Semuanya sudah berbuah dan sudah dipanen berulang- ulang. Dia mengaku semua pohon yang ada di lahan itu adalah buah tangan bapak kandungnya dan dia juga yang melanjutkan pembayaran pajak hingga saat ini.

“Saya punya bapak kerja itu kebun sejak belum kita merdeka (tahun 1945, red). Bapak kandung mati tahun 1953, dan saya yang melanjutkan garap tanah itu sambil bayar pajak sampai sekarang, “ katanya.

“Tanah atas nama Yohanes Siku, luas tidak ada. Surat kepemilikan ada dua. Dua surat itu tidak berdasar. Ini hanya berupa bukti Iuran PEmbayaran Daerah (IPEDA). Saya mau menterjemahkan atas objek yg mana. Kita mau simpulkan juga tidak bisa. Demikian juga halnya bukti kepemilikan yang dimiliki Thomas Mauk”, tandas Marthen.

Menyambung penyataan ketua komisi A, kades Naitimu , Nobertus Moa dengan nada agak keras mengatakan bahwa masyarakat bertingkah laku bobrok. Nobertus merasa bahwa masyarakat kedua kubu itu tidak menghargai wewenang pemerintahan desa.

Menurut dia, seharusnya ketika ada persoalan, masyarakat harus melaporkan terlebih dahulu kepada pemerintahan desa, bukan langsung ke DPRD Kabupaten.

“Saya sebagai kepala wilayah tingkat desa merasa tidak dihargai sama sekali oleh masyarakat. Ini manusia bobrok semua. Saya ini kamu punya kepala desa. Kalau ada masalah, wajib dilaporkan ke saya. Jangan sok ‘gentle’, merasa diri hebat, langsung mengadu ke DPRD,” ungkapnya.

Lanjut Moa, sebelumnya dia sudah konfirmasi pihak BPN untuk segera menyelesaikan persoalan itu dalam minggu terakhir kemarin di kantor BPN Atambua bersama kedua kubu yang bermasalah.

“Jangan menganggap kami pemerintah desa tidak mampu. Jangan berpikir juga bahwa pemerintah desa tidak bisa mengambil tindakan penyelesaian. Kami sangat siap untuk berbuat bagi masyarakat. Tapi, bagaimana kami mau bertindak kalau kami hanya mendapatkan surat tembusan,” tegas Moa.

Turut bersuara, camat Tasifeto Barat, Yohanes Seran. Dia katakan bahwa dia terkejut lihat ada surat panggilan untuk hadiri rapat klarifikasi di DPRD.

Dia sangat menyesali sikap masyarakat dua desa yang seakan tidak menghargai keberadaan pemerintahan tingkat desa. Bahkan dia melanjutkan, bahwa masyarakat sekarang sukanya lompat pagar. Tidak ada rasa penghargaan sedikit pun terhadap pemerintahan setempat.

“Saya kaget lihat ada surat dari DPRD. Masyarakat sekarang sukanya lompat pagar. Mereka seolah-olah mengabaikan keberadaan RT , RW, kepala dusun, kepala desa, termasuk camat. Sekarang ini musim kerja, bukan musim urus perkara,” tegasnya.

Terkait persoalan itu, pihak BPN Atambua bersedia untuk menentukan waktu penyelesaian di kantor BPN Atambua pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 mendatang.

Menutupi proses klarifikasi itu, Marthen dan Theo sepakat mengembalikan sembari menganjurkan penyelesaian perseteruan itu kepada pihak pemerintahan desa dan BPN Atambua.

“Silakan atur baik- baik dengan pihak pemerintah desa dan BPN Atambua. Kami dewan bukan pengambil keputusan. Kami hanya membantu memediasi. Keputusan untuk memilih jalur kekeluargaan atau jalur hukum itu kembali kepada kedua kubu bersangkutan, ”Saran Marthen diamini Theo sekaligus menutupi rapat itu.(HH).

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password