All for Joomla The Word of Web Design
breaking news New

Sekwan Diklat PIM II, Kegiatan DPRD Malaka Lumpuh

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran

BETUN,JURNALNTT.Com-Gara-Gara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Monis ,mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) PIM II di Jakarta, sejumlah kegiatan DPRD Kabupaten Malaka yang sudah ditetapkan dalam kalender kerja bulanan melalaui rapat Badan Musyawarah (Banmus) lumpuh.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran, kepada media ini, Senin (12/3/2018).

Krisantus mengatakan, dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Malaka, telah ditetapkan agenda kerja bulanan DPRD Kabupaten Malaka antara lain, kunjungan kerja (Kunker), studi banding, reses dan lainnya.

Sesuai jadwal, Kunker ke desa-desa di Kabupaten Malaka akan mulai dilaksanakan pada Selasa, (13/3/2018). Namun anehnya kegiatan Kunker yang telah ditetapkan dalam kalender kerja bulanan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Menurut Krisantus, di tengah ketidakjelasan sejumlah agenda kegiatan DPRD Kabupaten Malaka tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran membuat pernyataan bahwa Kunker tidak bisa dilaksanakan karena Sekwan sedang mengikuti Diklat PIM II di Jakarta.

Alasan Adrin, yang juga merupakan adik kandung Bupati Malaka, Stef Bria Seran itu, menurut Krisantus tidak masuk akal. Sebab kepergian Sekwan tersebut pasti dilaporkan ke bupati.

“Tadi siang (12/3, red), kita minta SPPD lalu ketua DPRD membuat pernyataan kontoversial bahwa Pak Sekwan ada ikut Diklat PIM II di Jakarta. Jadi tidak ada (pejabat, red) yang tandatangan SPPD. Ini saya rasa aneh. Kan keberangkatan Sekwam itu pasti sudah dilaporkan kepada bupati.
Masa lembaga DPRD ditinggalkan Sekwan tanpa informasi yang jelas,” tandasnya.

Ia mengatakan, pernyataan Adrin tersebut menguatkan dugaan bahwa ada skenario antara pimpinan DPRD Kabupaten Malaka dan Pemerintah Kabupaten Malaka yang menginginkan agar DPRD Kabupaten Malaka tidak boleh kunker ke desa-desa karena ada banyak program Pemerintah Kabupaten Malaka yang tidak beres di desa-desa.

“Dugaan saya, ada ketakutan pemerintah agar DPRD tidak boleh kunker ke desa-desa kerena banyak program bermasalah di lapangan,” ungkap politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrin Bria Seran mengakui keberangkatan Sekwan tersebut.

Menurutnya, Sekwan adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang berwenang menandatangani SPPD DPRD. Karena itu jika Sekwan berhalangan maka pimpinan DPRD akan berkoordinas dengan Bupati Malaka untuk menunjuk seorang pejabat yang bisa mengambilalih sementara tugas yang ditinggalkan Sekwan tersebut.

“Kita masih koordinasi dulu dengan pemerintah. Supaya Bupati menunjuk salah satu pejabat untuk menggantikan tugas Sekwan. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Semua ada mekanisme,” tegasnya.

Ia juga membantah tudingan Krisantus terkait adanya dugaan konspirasi antara pimpinan DPRD dan pemerintah. “Itu kan menurut beliau. Tapi pernyataan itu kan tidak sebuah kebenaran. Siapa bilang Krisantus itu segala-galanya. Memangnya dia apa?” tandas Adrin.

Adrin menjelaskan, terkait jadwal kerja bulan Maret DPRD bisa berubah. Namun ia tidak memastikan kapan Kunker yang tertunda tersebut akan terlaksana. “Jadwal bisa berubah. Tidak terpaku disitu,” katanya.

Sekwan DPRD Kabupaten Malaka, Carlos Monis yang dimintai komenternya oleh media ini melalui sambungan telepon seluler, enggan merespon. “Saya di Jakarta,” ujarnya singkat. (epy)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password